Banyaknya permasalahan pertanian di Tulungagung mendorong sejumlah pihak terkait duduk satu meja dalam agenda rapat dengar pendapat di kantor DPRD Tulungagung, Rabu (14/5/2025) pagi.
Di kesempatan ini, 19 perwakilan gabungan kelompok tani (gapoktan) di Tulungagung, pimpinan BUMN, pimpinan OPD terkait, LSM, hingga petani dihadirkan.
Masing-masing perwakilan diberi waktu memaparkan poin-poin untuk selanjutnya ditanggapi oleh pihak lain dalam audiensi di gedung paripurna DPRD Tulungagung itu.
Baca Juga: Harga Cabai di Petani Sentuh Rp 85 Ribu per Kg, Dinas Pertanian Tulungagung Ungkap Alasannya
Banyak poin disampaikan oleh gapoktan, LSM, hingga petani Tulungagung. Di antaranya, adanya dugaan kepengurusan gapoktan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Lalu, adanya dugaan penarikan biaya pengarian sawah di musim kemarau yang disebut memberatkan para petani Tulungagung.
Hingga, aduan soal operasional alat dan mesin pertanian (alsintan) di Tulungagung yang juga disebut memberatkan petani karena biaya yang cukup tinggi.
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi B DPRD Tulungagung, Widodo Prasetyo mengungkapkan, dewan menampung semua masukan pihak-pihak yang dihadirkan dalam pertemuan ini. “Insya Allah terkait masalah kendala itu hal yang wajar,” tandasnya.
Baca Juga: Potensi Pertanian 5 Desa Unggulan di Tulungagung, yang Mendorong Ketahanan Pangan Daerah
Dia menambahkan, ada laporan yang menyebutkan soal pemungutan biaya pengairan sawah sebesar Rp 400 ribu per 100 RU disebut membebani petani yang tergabung dalam HIPPA.
Dia menilai hal ini disebabkan oleh kondisi ketersediaan air dan topografi di masing-masing wilayah yang tidak merata.
“Jadi, Tulungagung itu kapasitasnya tiap-tiap kecamatan ndak sama. Ada yang dalam satu tahun itu paling dua kali maupun tiga kali. Ada juga yang pengairannya luar biasa bagus. Ada juga beberapa kecamatan yang pengairannya agak terkendala,” kata Widodo.
Baca Juga: TMMD ke-123 Sosialisasi ke Warga, Genjot Produksi dan Kualitas Tani-Ternak di Tulungagung
Secara umum, dia menampung seluruh masukan yang disampaikan. Nantinya akan dilakukan tindak lanjut, salah satunya dengan pengawasan untuk memastikan kondusivitas di lapangan.
sumber: https://radartulungagung.jawapos.com/tulungagungan/766014391/banyak-masalah-pertanian-di-tulungagung-simak-hasil-audiensi-antara-petani-dan-dprd
